Sejarah, Pengertian hingga Tipe Budaya Politik

Menurut Anda, apakah belajar budaya politik itu penting? Ada banyak alasan kenapa belajar budaya politik itu penting. Pada intinya, konsep budaya politik memainkan peran penting dalam studi perbandingan politik yang diimplementasi negara-negara, terutama di negara demokrasi.

Kontribusi utamanya dari pemahaman konsep budaya politik ini adalah agar kita dapat memahami akar masyarakat dari demokrasi dan bagaimana akar-akar ini berubah melalui perubahan budaya. Yang jelas, budaya politik menunjukkan karakter khas dari masyarakat dan muncul melalui sejarah yang panjang.

Budaya politik ini dapat terjadi pada rezim non-demokratis maupun pada rezim demokrasi. Pada rezim non-demokratis, kondisi negara jelas juga bergantung pada budaya politik mereka. Yakni, rezim ini akan stabil selama keinginan emansipatori untuk kebebasan tetap terbatas pada segmen kecil penduduk.

Namun, jika hasrat seperti itu menyebar ke bagian besar populasi, karakter rezim non-demokrasi lebih mungkin untuk mengalami transisi menuju demokrasi. Pada rezim non-demokrasi, budaya politik terkesan lebih pasif sehingga tidak banyak yang bisa dipelajari. Sedangkan pada rezim demokrasi, karakter budaya politik ini dapat muncul secara variatif sehingga menarik untuk diulas dan dipelajari.

Sejarah Kemunculan Budaya Politik

Kemunculan budaya politik dilatarbelakangi oleh merebaknya rezim demokrasi di seluruh dunia. Pada rezim demokrasi, kita dapat melihat adanya berbagai perubahan budaya dalam masyarakat pasca-industri. Hal inilah yang menjadi titik tolak pada transformasi fundamental cita-cita demokrasi.

Pasca industri, masyarakat atau rakyat mulai menyadari akan pentingnya peranan mereka dalam perpolitikan. Gagasan rakyat sebagai “penerima” yang biasa diakui ketika era pra-indstri, bergeser menjadi rakyat sebagai peserta “asertif” dalam politik.

Konsekuensi dari pergeseran budaya inilah yang kemudian membuat politik demokratis lebih banyak digerakkan oleh massa. Setelah itu, bermunculan studi mengenai budaya-budaya politik yang banyak dilakukan di rezim demokratis.

Budaya politik mulai dipelajari secara intensif dalam konteks demokrasi Barat yang sudah mapan. Studi klasik budaya politik yang paling populer adalah The Civic Culture (1963) oleh para ilmuwan politik Amerika Gabriel Almond dan Sydney Verba.

Studi yang dilakukan ini bermaksud untuk mengidentifikasi budaya politik, yang merupakan tempat demokrasi liberal paling mungkin untuk dikembangkan dan dikonsolidasikan.

Apa itu Budaya Politik?

Di dalam ilmu politik, pengertian budaya politik adalah seperangkat pandangan bersama dan penilaian normatif mengenai sistem politiknya, yang dipegang oleh suatu populasi, untuk membentuk perilaku politik mereka.

Konsep budaya politik di dalamnya termasuk beberapa hal meliputi:

  • penilaian moral,
  • mitos-mitos politik,
  • keyakinan, dan
  • gagasan tentang apa yang membuat masyarakat menjadi baik.

Budaya politik sendiri merupakan cerminan dari pemerintah, yang di dalamnya juga memuat unsur-unsur sejarah dan tradisi yang mungkin mendahului rezim saat ini. Sebab, berbagai unsur inilah yang banyak mempengaruhi bagaimana budaya politik masyarakat suatu negara.

Akan tetapi, perlu dipahami pula bahwa gagasan budaya politik tidak mengacu pada sikap terhadap aktor tertentu, seperti presiden atau perdana menteri. Budaya politik lebih menunjukkan bagaimana orang melihat sistem politik secara keseluruhan dan keyakinan mereka dalam legitimasi politik tersebut.

Jenis/ Tipe Budaya Politik

Budaya politik secara umum dapat dibagi ke dalam beberaa jenis. Jenis budaya politik murni sendiri menurut Almond dan Verba dibagi dalam tiga jenis yakni:

  • parochial political cultural, atau budaya politik parokial
  • subject political cultural, atau budaya politik kawula
  • participant political cultural, atau budaya politik partisipan

Budaya politik parokial

adalah jenis budaya politik yang bercirikan rakyat tidak sadar akan keberadaan pemerintah pusat. Rakyat dalam hal ini dapat diibaratkan seperti seorang yang tidak mengenal dengan politik. Sederhananya, rakyat asing dengan politik. Karenanya, tindakan yang dilakukan rakyat cenderung tidak peduli terhadap kondisi politik.

Budaya politik subjek/ kawula

adalah jenis budaya politik yang bercirikan rakyat melihat diri mereka bukan sebagai peserta dalam proses politik tetapi hanya sebagai subyek pemerintah. Artinya, masyarakat ini sebetulnya memiliki minat, perhatian, dan mungkin pula kesadaran terhadap sistem politik secara keseluruhan, tetapi memilih bersifat pasif karena enggan berurusan dengan pemerintah.

Budaya politik partisipan

adalah jenis budaya politik yang bercirikan rakyat percaya bahwa pemerintah dan masyarakat dapat berkontribusi pada sistem dan saling terpengaruh satu sama lain dalam sistem politik. Sederhananya, rakyat berpartisipasi aktif dalam politik, dengan berbagai tindakan politik secara sadar.

Klasifikasi Budaya Politik

Budaya politik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Menurut Arend Lijphart ada perbedaan klasifikasi budaya politik, terdiri dari :

Klasifikasi pertama:

  • Budaya politik massal, berarti budaya politik yang dilakukan secara massal atau menyeluruh oleh masyarakat.
  • Budaya politik elit, berarti budaya politik yang dilakukan oleh sekelompok orang saja, atau bagian kecil dari masyarakat.

Klasifikasi kedua (merupakan bagian dari budaya politik elit):

  • Koalisi, adalah budaya politik yang menunjukkan kecenderungan untuk saling bekerja sama, antar kelompok kepentingan dalam politik.
  • Kontradiktif, adalah budaya politik yang menunjukkan kecenderungan untuk bertentangan atau saling beroposisi antar kelompok kepentingan dalam politik.

Lijphart juga mengklasifikasikan struktur masyarakat ke dalam dua bentuk struktur utama yakni homogen dan heterogen. Struktur masyarakat dalam suatu negara dapat memiliki budaya politik yang homogen, yang berarti mayoritas memiliki kecenderungan budaya politik yang seragam dengan bentuk budaya politik dan jenisnya yang mayoritas seragam.

Semisal suatu kelompok masyarakat desa mayoritas adalah kelompok masyarakat yang menganut budaya politik parokial. Mereka abai dan tidak sadar akan kehadiran pemerintah sebagai institusi politik.

Namun, suatu masyarakat dapat pula memiliki kecenderungan bentuk dan jenis budaya politik yang berbeda-beda. Semisal masyarakat dalam suatu wilayah kota, sebagian ada yang menganut budaya politik kawula, yakni memahami akan kehadiran pemerintah tapi lebih memilih mengabaikannya, serta sebagian lainnya menganut budaya politik partisipan yang turut aktif dalam kegiatan untuk mempengaruhi perpolitikan.

Budaya Politik di Negara Demokrasi

Budaya politik memang tidak hanya menjadi klaim milik rezim demokrasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, rezim non demokrasi pun di dalamnya juga memiliki budaya politik dengan karakter khasnya yang cenderung pasif.

Hanya saja, budaya politik ini paling banyak didominasi oleh para pemikir rezim demokrasi. Suatu rezim demokrasi terbukti paling stabil dalam masyarakat, dengan budaya politik parokial dan subjek yang berdasarkan budaya politik partisipan. Campuran dari budaya politik ini dikenal sebagai budaya sipil.

Dalam kombinasi ideal ini, warga cukup aktif dalam politik untuk mengekspresikan preferensi mereka kepada para penguasa atau pemerintah. Akan tetapi, mereka cenderung tidak begitu terlibat dalam pengambilan kebijakan. Ada kalanya, ini membuat mereka menolak untuk menerima keputusan yang tidak mereka setujui.

Setiap negara demokrasi cenderung mengharapkan memiliki pemerintahan yang stabil dengan masyarakat yang menganut budaya sipil. Dalam studi Almond dan Verba, Inggris dan Amerika Serikat, memiliki konsep budaya politik yang paling dekat dengan cita-cita ini.

Contoh Budaya Politik

Budaya politik setiap negara biasanya memiliki karakteristik khas yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Amerika Serikat dan Inggris Raya adalah negara demokrasi, tetapi masing-masing memiliki budaya politik yang berbeda.

Agar dapat melihat seperti apa budaya politik yang khas di masing-masing negara, kita dapat melihat contoh budaya politik yang ada di Amerika Serikat dan Inggris Raya berikut ini.

# Contoh budaya politik Amerika Serikat

Sejarah Amerika yang merupakan kumpulan dari para pendatang dan pelarian dari daratan Eropa membuat karakteristik masyarakat merasa antipati dengan sistem yang dulunya mereka jumpai di Eropa, yakni berupa monarki. Karenanya, masyarakat Amerika membentuk suatu pemerintahan yang kuat dengan dasar konstitusi yang tegas. Konstitusi inilah yang menjadi landasan negara dalam menjalankan pemerintahannya.

Pemerintah Amerika memperoleh kekuasaannya dari konstitusi tertulis yang dirancang oleh orang-orang yang takut pada monarki dan pemerintah pusat yang kuat. Hal inilah yang mempengaruhi pemerintahan Amerika membagi pemerintah federalnya menjadi tiga cabang yang berbeda.

Selain itu, Amerika memiliki sistem kepartaian dengan dwipartai atau yang didominasi oleh dua partai politik, yakni partai buruh dan partai demokrat. Dua partai ini pula yang banyak berpengaruh terhadap budaya politik dari keseluruhan masyarakatnya.

# Contoh budaya politik Inggris Raya

Berbeda dengan Amerika Serikat yang cenderung takut dengan monarki, Inggris Raya justru memiliki sejarah monarki yang panjang dan tidak pernah memiliki konstitusi tertulis. Inggris Raya hingga kini masih merupakan negara konstitusi dan masih tidak memiliki konstitusi sebagai undang-undang dasarnya.

Meskipun raja saat ini memegang gelar resmi kepala negara, elemen dominan pemerintah kekuasaannya tetap dipegang Parlemen sebagai badan legislatif. Hal inilah yang banyak mempengaruhi budaya politik di Inggris Raya.

Dalam hal kepartaian, Inggris Raya memiliki hampir setengah lusin partai politik yang secara teratur menempatkan kandidat di Parlemen. Banyaknya partai yang bergerak di perpolitikan Inggris Raya ini juga turut membentuk budaya politik masyarakat sehingga sangat beragam.

Mungkinkah Budaya Politik Berubah?

Suatu pertanyaan menarik tentang perubahan budaya politik, adalah “Apakah mungkin budaya politik masyarakat berubah?” jawabannya, budaya politik sangat mungkin berubah seiring waktu. Akan tetapi perubahan ini sering terjadi secara perlahan.

Karakter khas budaya politik umumnya dipengaruhi oleh sejarah panjang yang berlangsung di masyarakat. Akan tetapi, sejarah yang panjang juga mampu mengubah kondisi budaya politik, sekalipun terjadi dengan sangat perlahan. Terkadang perlu beberapa generasi untuk dapat menghasilkan perubahan besar dalam budaya politik bangsa.

Sebagai contoh, perubahan budaya politik ini terjadi pada cara-cara budaya politik Amerika yang lambat berubah menyangkut hak-hak kaum minoritas. Amerika Serikat sejak lama cenderung antipati terhadap warga kulit hitam.

Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi upaya untuk dapat melindungi hak kaum minoritas ini, seperti masyarakat kulit hitam. Hanya saja, perubahan ini tidak dapat berlangsung seketika. Seperti pada Voting Rights Act of 1965 yang memberi wewenang kepada pasukan federal untuk mengawasi pemungutan suara dalam pemilihan federal di Selatan untuk melindungi hak suara warga kulit hitam Amerika.

Meskipun RUU itu disahkan empat puluh tahun lalu, banyak pejabat pemerintah yang masih merasa khawatir bahwa ketegangan rasial di Selatan masih dapat mengancam kebebasan politik orang kulit hitam. Hal ini membuat Kongres dan Presiden George W. Bush mengesahkan kembali Undang-Undang Hak Pilih pada tahun 2006 sebagai upaya untuk merubah budaya politik masyarakat sehingga mampu menghadirkan kesetaraan bagi kaum minoritas.

Referensi :

1. Barnes & Noble. 2018. Political Culture And Public Opinion Summary, diakses dari https://www.sparknotes.com/us-government-and-politics/political-science/political-culture-and-public-opinion/section1/
2. Pearcy, Mark. 2018. Political Culture: Definition, Theory, Types & Examples, diakses dari https://study.com/academy/lesson/political-culture-definition-theory-types-examples.html
3. Pye, Lucian W. and Verba, Sidney (editors). 1965. Political Culture and Political Development. Princeton Univ. Press.
4. Pye, Lucian W. 1962. Politics, Personality, and Nation Building: Burma’s Search for Identity. New Haven: Yale Univ. Press.
5. Winkler, Jürgen R. 2018. Political Culture : Political Science, diakses dari https://www.britannica.com/topic/political-culture

*Penulis: Andika Drajat Murdani

Bacaan lain: