Beranda / Sejarah / Bagaimana Sejarah Demokrasi Terpimpin di Indonesia?

Bagaimana Sejarah Demokrasi Terpimpin di Indonesia?

Demokrasi Terpimpin merupakan periode politik yang ada di Indonesia, ditandainya dengan memuncaknya posisi Presiden Soekarno dengan didukung TNI dan PKI dalam menggerakkan politik nasional. Pada masa-masa ini, Indonesia cenderung menjalin hubungan dengan negara-negara baru dan negara komunis. 

Konsepsi Nasionalis, Agama, dan Komunis diperkenalkan sebagai bentuk penyatuan seluruh ide yang membentuk Indonesia. Selain itu, semua urusan kenegaraan dipegang langsung oleh Presiden Soekarno sehingga pengaruh dari tokoh lain tidak terlihat. Ini pula yang membuat rezim ini disebut ‘demokrasi terpimpin’, atau ‘fokus pada keterpimpinan Presiden Soekarno’.

Sejarah Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Masa Demokrasi Terpimpin juga ditandai dengan banyak terjadinya konfrontasi politik, ekonomi yang kacau, dan adanya pemusatan kekuataan terhadap tiga kutub yang saling mempengaruhi (Soekarno, TNI, dan PKI).

Demokrasi Terpimpin dimulai ketika dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan berakhir ketika dimulainya Orde Baru tahun 1967. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai Demokrasi Terpimpin dapat disimak dalam penjelasan berikut ini.

A. Latar Belakang

Sebelum dimulainya Demokrasi Terpimpin, Indonesia menggunakan Demokrasi Liberal dari tahun 1950-1957. Akan tetapi, Demokrasi Liberal tidak berjalan efektif karena banyak partai politik yang bersaing dan berebut kepentingan.

Demokrasi Liberal yang ideologinya berasal dari luar negeri, membuat Presiden Soekarno berpikir bahwa masalah yang dihadapi bangsa Indonesia hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan nilai-nilai murni bangsa Indonesia sendiri.

Oleh sebab itu, dibentuklah Demokrasi Terpimpin yang bertujuan untuk membangun sistem politik yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Gagasan tersebut dikenal dengan nama Konsepsi Presiden 1957 yang berisi pokok pikiran sebagai berikut:

  1. Dalam pembaharuan struktur politik harus diberlakukan sistem Demokrasi Terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang.
  2. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru, golongan fungsional atau golongan karya.

Setelah itu Soekarno juga melantik kabinet berkaki empat atau Kabinet Karya pada tanggal 9 April 1957. Unsur-unsur yang terdapat dalam Kabinet Karya yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Sementara itu, golongan politik dari masyarakat ditampung dalam Dewan Nasional yang disahkan pada tanggal 6 Mei 1957, diketuai oleh Soekarno dengan wakilnya Roeslan Abdul Gani, berisi 41 wakil dari golongan pemuda, tani, buruh, wanita, cendekiawan, agama, kedaerahan, dan lain-lain.

B. Sejarah 

Awal perintisan Demokrasi terpimpin dimulai pada tahun 1957, akan tetapi baru resmi dijalankan pada tahun 1959 setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden. Dekrit Presiden muncul sebagai bentuk respon atas ketidakstabilan pemerintah pada masa itu.

Badan Konstituante yang merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk lewat Pemilihan Umum (Pemilu) 1955, menetapkan Undang-Undang baru menggantikan UUDS 1959.

Akan tetapi dari tahun 1956-1959, Badan Konstituante tidak berhasil merumuskan UU baru yang membuat kondisi Indonesia semakin memburuk. Banyak terjadi pemberontakan di berbagai daerah yang tidak mengakui keberadaan pemerintah pusat serta membuat sistem pemerintahan sendiri.

Untuk mengatasi hal tersebut, diadakanlah sidang lengkap Konstituante yang bertempatkan di Bandung pada tanggal 22 April 1959. Dalam sidang tersebut membahas usulan untuk dikembalikannya ke UUD 1945 karena Konstituante tidak menunjukkan kemajuan yang berarti.

Pengusulan untuk kembalinya UUD 1945 menuai pro dan kontra, PNI dan PKI menerima usulan untuk kembalinya UUD 1945 akan tetapi Masyumi menolak hal tersebut. Penolakan tersebut didasarkan atas kekhawatiran mereka mengenai akibat-akibat pelaksanaan Demokrasi terpimpin dengan pelaksanaan UUD 1945.

Walaupun sidang Konstituante telah dijalankan beberapa kali akan tetapi belum juga dapat memecahkan usulan pemerintah tersebut sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisikan:

  1. Dibubarkannya Konstituante
  2. Diberlakukannya kembali UUD 1945
  3. Tidak berlakunya UUDS 1950
  4. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang diberlakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, sistem pemerintahan liberal dan parlementer resmi berakhir dan digantikan dengan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan kabinet diganti dengan presidensial.

C. Ciri-Ciri

  1. Demokrasi Terpimpin ditafsirkan dari penggalan sila ke-4 yang ditafsirkan bahwa Indonesia harus dipimpin oleh seorang Presiden
  2. Pemerintah bersifat otoritarian yang ditandai dengan memuncaknya kekuasaan presiden atas negara
  3. Dukungan kuat dari unsur militer yang menjadi kekuatan politik baru
  4. Dukungan kuat dari PKI yang menjadi pendukung setia Presiden Soekarno
  5. Lembaga legislatif yang melemah sehingga dapat diatur bahkan dibubarkan presiden (MPRS dan DPR-GR)
  6. Peran partai politik menjadi terbatas sehingga dapat dibubarkan oleh Presiden (Masyumi dan PSI)
  7. Semua lembaga negara harus berisikan ajaran Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis)
  8. Gerakan separatis yang masih berlangsung dari masa sebelumnya
  9. Politik luar negeri yang keras dan lebih memihak blok timur
  10. Kebijakan-kebijakan monumental banyak dilakukan ditengah krisis ekonomi yang terus menerus memburuk
  11. 11. Negara mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat.

D. Perkembangan Ekonomi dan Politik

1. Perkembangan Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, Presiden Soekarno membentuk Dewan Perancang Nasional di bulan Agustus 1959 yang diketuai oleh Muh. Yamin. Tujuan dari dibentuknya Dewan Perancang Nasional yaitu untuk mempersiapkan RUU Pembangunan Nasional dan melakukan penyelenggaraan pembangunan.

Pada tahun 1963, badan ini berganti nama menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas). Mulai diberlakukannya Demokrasi Terpimpin bersamaan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami kekacauan. Oleh sebab itu, pemerintah lebih memprioritaskan untuk melakukan penurunan inflasi dan pengurangan mata uang yang beredar.

Selain itu, pemerintah juga menghimbau untuk melakukan penghematan dan penertiban manajemen terhadap seluruh perusahaan. Akan tetapi, pemerintah tidak dapat menahan ambisi politik dalam perhelatan Ganefo dan Conefo yang memakan banyak biaya.

Pada masa ini, juga terjadi konfrontasi Malaysia dan Irian Barat yang juga memakan banyak biaya karena harus membeli banyak alat-alat militer dari Uni Soviet.

Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia juga masih mengandalkan sektor agraris sebanyak 80% membuat barang-barang produksi dijual sangat murah sehingga agregatnya sangat jauh jika dibandingkan dengan impor yang dilakukan oleh negara.

Ditambah lagi kredit luar negeri yang memberikan pengaruh yang cukup besar dalam bidang politik yang disebabkan adanya Perang Dingin, sehingga membuat negara lain berpihak terhadap salah satu blok.

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian belum berjalan dengan maksimal, disebabkan oleh adanya kepentingan politik yang memakan banyak biaya dan politik internasional yang menghambat lancarnya keluar masuk bantuan atau kredit.  

2. Pekembangan Politik 

a. Pembebasan Irian Barat

Program utama pemerintah Indonesia dalam Demokrasi Terpimpin setelah diputuskan permasalahannya dalam Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949 yaitu pembebasan Irian Barat.

Indonesia mengusulkannya dalam Konferensi Perdana Menteri yang kemudian dalam Sidang Keamanan PBB tahun 1956-1960 yang membuat Indonesia memutuskan hubungan diplomasi pada bulan Agustus.

PBB kemudian menunjuk Amerika Serikat untuk membantu Indonesia dalam menyelesaikan masalahnya dengan Irian Barat dimana pada saat yang bersamaan Indonesia sedang mempersiapkan untuk melakukan opsi militer.

Dalam opsi militer tersebut, Jenderal Nasution mengamankan perjanjian senjata dengan Moskow dan Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang direspon Belanda dengan semakin memperkuat pertahanannya. 

Setelah itu, Operasi Mandala mulai dilakukan dibawah pimpinan Mayjen Soeharto yang telah berhasil menguasai Terminabuan. Pada saat itu, Belanda mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk melakukan perundingan karena Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari Uni Soviet.

Akhirnya Belanda mulai melunak dan menyepakati Perjanjian New York di bulan Agustus 1962 sekaligus menindaklanjuti dengan penyerahan Irian Barat dari PBB ke Indonesia secara sementara pada tanggal 1 Mei 1963.  

b. Gerakan Non Blok

Politik Luar Negeri Indonesia menggunakan prinsip bebas-aktif yang dimaksudkan supaya Indonesia dapat melakukan hubungan dengan negara manapun untuk mewujudkan perdamaian.

Gerakan Non Blok dibentuk untuk membentuk kekuatan netral dan mencegah terjadinya konflik berkelanjutan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam hal ini indoensia juga sebagai pelopor dari berdirinya gerakan ini.

Dalam GNB terdapat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang bertujuan untuk memberikan tekanan kepada PBB untuk menekan konflik yang sedang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Walaupun gerakan ini bersikap netral akan tetapi pada akhirnya Indonesia lebih condong ke Uni Soviet karena bersedia membantu Indonesia dalam persenjataan untuk berperang seiring dengan semakin memanasnya konflik dengan Irian Barat.

c. Konfrontasi Malaysia

Konfrontasi Malayasia terjadi ketika Tengku Abdul Rachman mengumumkan untuk pembentukan Federasi Malaya pada tanggal 27 Mei 1961 yang membuat hubungan antara Indonesia dan Malaysia memanas karena dianggap dapat mengganggu revolusi Indonesia dengan hadirnya pangkalan militer Inggris.

Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neocolonial Inggris. Kemudian Indonesia, Filipina, dan Malaya melalui PBB untuk melakukan peninjauan keinginan rakyat untuk bergabung dalam federasi. Akan tetapi federasi tersebut diproklamasikan sebelum dilakukannya peninjauan oleh PBB.

Oleh sebab itu, Indonesia memutuskan untuk memutus hubungan ekonomi dengan wilayah-wilayah Federasi Malaya pada tanggal 21 September 1963. Kemudian dilanjutkan dengan pecahnya konflik di Kalimantan Utara dengan diskusi yang berjalan dengan berjalan cukup a lot hingga Mei 1964. 

Presiden Soekarno kemudian mengucapkan Dwi Komando Rakyat sebagai tanda masuknya konfrontasi pada fase perang. Konflik ini baru mereda dipertemuan Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964 untuk membuat Komisi Asia-Afrika dan menghentikan permusuhan terhadap Malaysia. 

d. Keluarnya Indonesia dari PBB

Keluarnya Indonesia dari PBB terjadi pada tahun 1965 yang disebabkan diterimanya Malaysia sebagai anggota PBB dan menjadi bagian dari Dewan Keamanan Tidak Tetap.

Dengan keluarnya Indonesia dari PBB tentu membuat Indonesia kehilangan forum untuk memperjuangkan penyelesaian konflik dengan Malaysia. Sehingga hal ini mendasari berdirinya New Emerging Forces (NEF) dan berlangsungnya Conference of New Emerging Forces (CONEFO) dan Games of Emerging Forces (GANEFO).

Akan tetapi program ini tidak berjalan dengan efektif karena PBB merupakan forum penting dan berlawanan dengan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas-aktif. Kemudian, Indonesia memutuskan untuk bergabung kembali dengan PBB pada masa Orde Baru.

E. Penyimpangan-Penyimpangan yang Terjadi

  1. Lembaga-lembaga negara mempunyai inti Nasakom (Nasionalis yang diwakili oleh PNI, Agama yang diwakili oleh NU, dan Komunis yang diwakili oleh PKI)
  2. Adanya penyimpangan dalam prosedur pembentukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dimana seharusnya dilakukan melalui pemilu, akan tetapi malah diangkat langsung oleh presiden
  3. Adanya penyimpangan dalam prosedur pembentukan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) dimana anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai Presiden. Seharusnya DPAS mempunyai tugas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah
  4. Adanya penyimpangan dalam prosedur pembentukan DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) yang ditunjuk oleh presiden dan Dpr dari hasil pemilu 1955 dibubarkan oleh presiden. Padahal DPR dan presiden memiliki kedudukan yang seimbang sehingga seharusnya presiden tidak dapat membubarkan DPR begitupula DPR tidak dapat memberhentikan presiden
  5. Ditetapkannya Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) yang seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR
  6. Pengangkatan presiden seumur hidup yang sedari awal tidak ada aturan mengenai jabatan presiden seumur hidup. Jika dilihat dari pasal 7 UUD 1945 (sebelum diamandemen) presiden hanya berhak memegang jabatan selama lima tahun dengan masa periode maksimal dua kali
  7. Mengangkat Ketua MPRS dan Ketua DPR-GR sebagai Menteri Kabinet Kerja
  8. Meningkatkan peranan ABRI dalam politik nasional
  9. Membubarkan Masyumi dan PSI dalam kaitannya dengan PRRI dan Permesta
  10. Presiden yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas termasuk dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan secara sepihak seperti memutuskan untuk keluar dari PBB, adanya Konfrontasi Malaysia dan Irian Barat, serta mengadakan CONEFOO dan GANEFO 

F. Akhir 

Tiga poros PKI, TNI, dan Soekano saling memberikan pengaruh yang kuat satu sama lain. PKI setia pendukung aksi politik Soekarno dengan mengusulkan untuk mengadakan “Angkatan Kelima” yang mempersenjatai buruh tani sebagai bentuk bantuan atas panggilan revolusi Soekarno.

Hal ini membuat TNI geram dan menganggap bahwa PKI telah melampaui batas partai politik biasa. Puncaknya pada tanggal 30 September 1965 malam hari terdapat aksi yang disebut dilakukan PKI sehingga menewaskan tujuh perwira tinggi TNI.

Peristiwa tersebut membuat Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengembalikan keamanan dan wibawa pemerintah setelah kekacauan yang terjadi melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Akibatnya terjadi dualism kepemimpinan, kemudian Soekarno menyampaikan Pidato Nawaksara dalam sidang MORS tanggal 10 Januaru 1967, akan tetapi dinilai Soekarno tidak mempertanggungjawabkan peristiwa yang mengenaskan tersebut.

Pada tanggal 20 Februari 1967 Soekarno memindahkan kekuasaan pada pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 yaitu Soeharto yang sekaligus menandai berakhirnya Demokraso Terpimpin dan mulai berlakunya masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. 

Referensi

  • https://www.studiobelajar.com/category/sejarah/page/5/
  • https://www.suara.com/news/2020/12/11/090111/sejarah-demokrasi-terpimpin-latar-belakang-dan-kondisi-ekonomi
  • https://www.inews.id/news/nasional/mengenal-demokrasi-terpimpin-pengertian-latar-belakang-ciri-dan-sejarah-peristiwanya
  • https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/13/090000069/demokrasi-terpimpin-1957-1965-sejarah-dan-latar-belakangnya?page=all
  • https://www.ruangguru.com/blog/7-penyimpangan-demokrasi-terpimpin-terhadap-pancasila-dan-uud-1945

*Penulis: Nabila Salsa Bila

Bacaan lain: