Beranda / Sejarah / Rezim Orde Baru: Sejarah Lengkap Latar Belakang hingga Keruntuhan

Rezim Orde Baru: Sejarah Lengkap Latar Belakang hingga Keruntuhan

Orde Baru merupakan rezim yang berkuasa di Indonesia dari tahun 1966-1998. Rezim ini muncul menggantikan rezim sebelumnya, yang disebut Orde Lama. Orde Baru mulai dimulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966 oleh Jenderal Soeharto.

Selama berjalannya waktu, Orde Baru berhasil mengubah Indonesia dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial budaya, dan bidang-bidang lainnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Orde Baru meninggalkan banyak kesan negatif seperti di bidang politik, Hak Asasi Manusia (HAM), militer, dan sosial.

Rezim Orde Baru: Sejarah Lengkap Latar Belakang hingga Keruntuhan

Untuk mengetahui bagaimana latar belakang orde baru, ciri-ciri, peristiwa penting, dan keruntuhannya, dapat dilihat dari artikel berikut ini.

A. Latar Belakang

1. Adanya pergolakan pada pemerintahan Soekarno

Pada tahun 1960-an, Indonesia mengalami pergolakan politik. Demokrasi Terpimpin Soekarno mulai melemah sebagai akibat dari adanya tudingan bahwa PKI adalah dalang dari terbunuhnya 7 jenderal.

Tentunya tuduhan tersebut memicu kemarahan dari kubu pemuda antikomunis. Pada bulan Oktober 1965, para mahasiswa tersebut membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang juga pada sata itu dilindungi oleh para TNI.

Rakyat Indonesia juga melakukan unjuk rasa sebagai akibat dari memburuknya perekonomian masa pemerintahan Soekarno, yang mencatatkan nilai inflasi pada 1966 mencapai 600% lebih.

Kemudian, KAMI menyerukan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) pada tanggal 12 Januari 1966, yang berisikan:

  1. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
  2. Perombakan terhadap kabinet Dwikora
  3. Menurunkan harga pangan.

Dengan munculnya berbagai unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai kalangan tidak membuat Presiden Soekarno segara memberikan penjelasan apapun. Selain itu, ia juga menolak bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa G30SPKI. 

2. Terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)

Situasi yang semakin memanas membuat Letjen Soeharto meminta Presiden Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik yang terjadi. Kemudian Soekarno menanggapi permintaan tersebut hingga pada tanggal 11 Maret 1966 bertempat di Istana Bogor, Soekarno menandatangi surat perintah untuk mengatasi keadaan yang memanas.

Surat tersebut dikenal dengan Supersemar yang berisi bahwa adanya instruksi supaya Soeharto sebagai menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara.

Supersemar membuat semakin lemahnya posisi Soekarno karena pemerintahan yang kemudian diambil alih oleh Soeharto. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto resmi menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia melalui sidang MPRS.

Hal-hal inilah yang melatarbelakangi munculnya Orde Baru pada tahun 1966 yang dipimpin oleh Soeharto.

B. Ciri-Ciri

1. Kuatnya pengaruh militer/dwifungsi ABRI

Sejak masa Orde Lama, ABRI memiliki pengaruh yang kuat dalam kancah politik nasional. Kabinet Dwikora banyak diisi oleh perwira tinggi Angkatan Darat. 

Akan tetapi, di masa Orde Baru posisi ABRI menjadi lebih kuat lagi dan Partai Golongan Karya sebagai mesin utama pemerintahan Orde Baru yang banyak diisi oleh anggota militer.

Pada masa itu, ABRI memiliki kegiatan sipil seperti ABRI Masuk Desa, dan menduduki jabatan sipil dan militer di saat yang bersamaan. Selain itu, banyak ABRI yang menjadi komisaris perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Oleh sebab itu, hal ini dinilai sebagai menguatnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pemerintahan Orde Baru. 

2. Terbatasnya pilihan politik

Pada tahun 1971, pemilu diikuti oleh 10 partai politik kemudian tahun 1977 terjadi pengurangan dimana hanya terdapat dua partai politik saja yang mengikuti pemilu yaitu PDI dan PPP, serta Golongan Karya.

Penyederhanaan ini bertujuan untuk membatasnya masuknya berbagai ideology yang berkembang sehingga dapat menciptakan kestabilan politik. Akan tetapi, pada kenyataannya kebijakan ini justru menggembosi pilihan politik dan semakin menguatkan kedudukan Golongan Karya.

3. Pembangunan yang massif

Prioritas tertinggi pada masa Orde Baru yaitau pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai respon atas kekecauan ekonomi pasca 1965. Kemudian, pemerintah juga mulai membuka masuknya keran modal asing dan dalam negeri untuk membuka usaha di Indonesia.

Pembangunan nasional juga dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang setiap periodenya memiliki fokus dan tujuan sendiri. Dengan adanya hal ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga pertengahan dekade 90-an mengalami peningkatan yang cukup baik.

4. Pemerintahan sentralistrik

Pemerintahan sentralistik pada masa Orde Baru lebih mengeratkan cengkraman pusat terhadap daerah yang disebabkan oleh adanya ketergantungan yang tinggi atas keputusan pemerintah pusat. Meski begitu, hal ini berusaha untuk dikurangi sedikit demi sedikit walaupun tidak banyak terlihat.

C. Sistem Pemerintahan Orde Baru

Pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep Demokrasi Pancasila dengan visi utamanya untuk menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem pemerintahan Orde Baru yaitu presidensial dengan bentuk pemerintahan  Republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. 

Selain itu, Soeharto juga melakukan indoktrinasi Pancasila. Berikut merupakan metode indoktrinasi yang dilakukannya, yaitu:

  1. Menerapkan pengajaran P4 (Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di sekolah.
  2. Mengizinkan masyarakat untuk membentuk organisasi dengan syarat organisasi tersebut harus tetap menggunakan asas-asas Pancasila.
  3. Melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintahan dengan alasan stabilitas negara.

Supaya pemerintahan berjalan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 maka Soeharto membuat Kabinet Ampera yang berisikan program kerja sebagai berikut:

  1. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama dalam bidang sandang dan pangan
  2. Melaksanakan pemilihan umum
  3. Melaksanakan politik luar negeri bebeas aktif untuk kepentingan nasional
  4. Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan anti kolonialisme dalam segala macam bentuk dan manifestasinya.

D. Perkembangan Politik dan Ekonomi

1. Bidang politik

Selama pemerintahan Orde Baru, Indonesia mencapai kestabilan politik dengan mengorbankan suara-suara sumbang yang muncul dalam proses demokrasi. Pemerintah juga menyelenggarakan pemilu sebanyak enam kali, yang hasilnya memenangkan partai Golongan Karya sehingga Soeharto kembali menjabat menjadi presiden.

Hal ini menyebabkan kancah politik nasional ditempati oleh kroni-kroni presiden yang memiliki tujuan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah sangat besar akan tetapi tidak ada kekuatan diluar pemerintah yang dapat mengimbangi sebagaimana yang seharusnya terdapat dalam sistem demokrasi.

Dalam politik internasional Indonesia lebih merapat ke Blok Barat dalam kontestasi Perang Dingin. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya modal-modal asing dari Amerika Serikat kepada Indonesia, ditambah lagi hubungan Indonesia dengan Blok Timur menjadi menurun. Ideologi komunisme juga dilarang masuk dan berkembang di Indonesia karena dikhawatirkan akan mengganggu ideologi Pancasila. 

2. Bidang ekonomi

Selain di bidang politik, Indonesia juga mengalami kestabilan di bidang ekonomi karena mulai adanya aliran modal dan bantuan internasional yang diterima Indonesia. Pemerintah juga melakukan pegawasan ketat terhadap peningkatan pajak, penghematan dan pembatasan kredit, dan penundaan pembayaran utang luar negeri.

Selain itu suksesnya Program Repelita sehingga memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional. Adapun isi dari Program Repelita yaitu:

  • Repelita I (1969-1974) yang menekankan terhadap pertanian dan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
  • Repelita II (1974-1979) yang menekankan terhadap pemerataan pembangunan di luar Jawa, Bali, dan Madura melalui transmigrasi
  • Repelita III (1979-1984) yang menekankan terhadap industry padat karya untuk meningkatkan kespor
  • Repelita IV (1984-1989) yang menekankan terhadap penciptaan lapangan kerja baru terutama bidang industry
  • Repelita V (1989-1994) yang menekankan terhadap pembangunan sektor transportasi, komunikasi, dan pendidikan.

E. Peristiwa Penting

1. Siding Umum IV MPRS

Sidang Umum IV MPRS dilakukan pada tanggal 17 Juni 1966. Dalam sidang ini diperoleh empat ketetapan penting yang kemudian disahkan oleh TAP MPRS. Adapun ketetapan penting tersebut yaitu:

  • Pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret-TAP MPRS No. IX
  • Pembubaran PKI, organisasi masyarakat, dan pelanggaran Marxisme-Leminisme-TAP MPRS No. XXV
  • Pembaharuan Landasan Kebijakan Ekonmi, Keuangan, dan Pembangunan-TAP MPRS No. XXIII
  • Pembentukan Kabinet Ampera-TAP MPRS No. XIII

2. Aneksasi Timor Timur

Tahun 1975, Indonesia melakukan aneksasi terhadap Timor Timur yang merupakan bekas wilayah kekuasaaan Portugis. Operasi Seroja ini dilakukan dalam bentuk invasi sehingga secara resmi Timor Timur mulai tergabung kedalam provinsi Indonesia ke-27 pada tahun 1976. Akan tetapi, pada 1999 banyak terjadi kasus pelanggaran HAM terhadap masyarakat lokal yang dilakukan oleh ABRI.

3. Pemilihan Umum

Pemilu pertama setelah tahun 1955 dilakukan pada tahun 1975 yang berisikan 10 partai politik. Tujuan pemilu tersebut untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, dan wakil di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, dengan adanya kembali pemilu ini sebagai simbol mulai kembalinya proses demokrasi yang sempat hilang di Indonesia.

4. Peristiwa Malari

Peristiwa Malari merupakan demontrasi anti-modal asing yang muncul di Jakarta dan menjadi demo pertama sejak kemunculan Orde Baru. Hal ini dilakukan karena sebagian pihak merasa tidak menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang dari banyaknya modal asing yang masuk di Indonesia.

Kemudian dengan kedatangan PM Jepang yaitu Kakuei Tanaka pada 14 Januari 1974 menjadi titik awal demonstrasi besar terjadi dan sekaligus menjadi titik balik dimana Presiden Soeharto menjadi keras dalam penindasan demonstrasi dan gerakan-gerakan menyimpang.

F. Keruntuhan

Runtuhnya  pemerintahan Orde Baru ketika banyak terjadinya kasus KKN sehingga menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soeharto. Selain itu juga banyak terjadi kasus demonstrasi yang dilakukan dari kalangan mahasiswa ataupun masyarakat umum.

Puncak demonstrasi ketika pemerintah menetapkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM pada tanggal 4 Mei 1998. Disusul demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Trisakti yang menyebabkan tertembaknya 4 mahasiswa semakin mendorong masyarakat lainnya untuk menentang kebijakan pemerintah.

Terdapat pula krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997 yang membuat nilai tkar rupiah jatuh. Kemudian IMF memberikan bantuan kepada Indonesia sebesar US$ 43 miliar, akan tetapi krisis ekonomi tidk kunjung mereda bahkan hingga menjalar menjadi krisis politik dan menyebabkan banyak terjadinya penjarahan terutama di kawasan Jakarta. Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto resmi mundur dari jabatan Presiden Indonesia yang kemudian digantikan oleh B.J.Habibie.

Referensi

  • https://www.studiobelajar.com/orde-baru/
  • https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/04/090000779/latar-belakang-lahirnya-orde-baru?page=all
  • https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6042076/masa-orde-baru-latar-belakang-sistem-pemerintah-dan-penyebab-jatuhnya
  • https://www.zenius.net/blog/latar-belakang-visi-orde-baru

*Penulis: Nabila Salsa Bila

Bacaan lain: